Jakarta, 13 November 2026 — Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo Subianto punya waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua calon wakil presiden ke MPR. Hitungan 14 hari dimulai setelah surat MPR diterima Presiden, bukan sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti pada 12 November 2026.
Dari Mana 14 Hari Itu Dihitung?
Yusril menyampaikannya dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA. Ia menegaskan hitungan baru berjalan setelah surat pemberitahuan resmi MPR diterima pihak eksekutif.
Angka 14 hari adalah batas maksimal. Presiden, kata Yusril, bisa menyerahkan dua nama kapan saja sebelum tenggat habis.
Ketua MPR Ahmad Muzani memberi penjelasan senada. Menurut ANTARA Yogyakarta, tenggat 14 hari berlaku sejak MPR mengeluarkan surat permintaan, dan berada di dalam jangka 60 hari milik MPR.
Sebelum surat dikirim, MPR lebih dulu menggelar rapat. Yusril memperkirakan persiapan itu butuh sekitar tiga hari.
Tahapan Pengisian Kursi Wapres
Landasan utamanya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Menurut dokumen MPR, MPR harus bersidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Angka 14 hari tidak tertulis di pasal itu.
Rincian waktunya ada di aturan turunan. CNN Indonesia mengutip Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Rapat gabungan digelar paling lama 3×24 jam setelah kekosongan, lalu MPR membentuk tim verifikasi.
| Waktu | Tahap | Sumber |
| 12 November 2026 | Gibran menyerahkan surat berhenti kepada Presiden dan pimpinan MPR; MPR menyatakan kursi wapres kosong | ANTARA, Kumparan |
| 13 November 2026, 14.00 WIB | Rapat gabungan MPR membahas jadwal paripurna, surat ke Presiden, tim verifikasi, dan tim ad hoc | ANTARA, CNN Indonesia |
| Setelah surat MPR diterima | Presiden punya maksimal 14 hari untuk menyerahkan dua nama | Yusril via ANTARA |
| Setelah dua nama masuk | Tim verifikasi MPR memeriksa berkas calon | ANTARA |
| Paling lambat 60 hari | Sidang MPR memilih satu dari dua calon | UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) |
| Target pemerintah | Seluruh proses selesai sebelum akhir Desember 2026 | Yusril via ANTARA |
Ada perbedaan hitungan yang perlu dicermati. ANTARA melaporkan MPR punya 60 hari setelah menerima dua nama dari Presiden. Muzani justru menghitung 60 hari sejak kursi dinyatakan kosong.
Selisih itu menentukan kapan sidang paripurna paling lambat digelar. Penegasan resmi MPR soal titik awal hitungan masih ditunggu.
Siapa yang Bisa Dicalonkan?
Yusril merujuk UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut dia, calon wapres berasal dari partai atau gabungan partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Presiden boleh berkonsultasi dengan partai-partai koalisi tersebut. Namun Yusril menekankan Prabowo punya kewenangan penuh menentukan dua nama dan proses yang ditempuh.
Ia juga menyatakan siap memeriksa dokumen calon. Tujuannya, menurut CNN Indonesia, mencegah persoalan seperti yang menimpa Gibran terulang. Di sisi lain, MPR akan membentuk tim verifikasi sendiri.
Kursi Wapres Kosong, Pemerintahan Tetap Jalan
Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak Gibran menyerahkan surat. Ia mengatakan, “Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan.”
Selama masa itu, menurut Yusril, tidak ada pejabat yang menggantikan tugas wapres. “Tidak diisi oleh siapa-siapa,” ujarnya. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri, termasuk saat berada di luar negeri.
Sikap Partai
Dua partai sudah menyatakan sikap. Menurut IDN Times, Golkar tidak mengusulkan calon pengganti.
Demokrat, lewat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (13/11/2026), juga tidak mengajukan nama. AHY merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang menempatkan pengusulan dua calon di tangan Presiden, seperti dilaporkan IDN Times.
Latar Pengunduran Diri Gibran
Menurut Muzani, surat Gibran tidak menjelaskan alasan berhenti. Prabowo menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, seperti dikutip Kaltimedia.
Kumparan mencatat pengunduran diri terjadi di tengah polemik syarat pendidikan dan ijazah. Sebulan sebelumnya, putusan MK 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tak punya kedudukan hukum, meski MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan soal dasar penyetaraan pendidikan.
Polemik itu juga berlanjut ke jalur etik. Pada Oktober 2026, aduan soal Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 masuk ke DKPP.
Apa Selanjutnya?
Hasil rapat gabungan MPR dan tanggal surat resmi ke Presiden belum tersedia saat artikel ini diperbarui. Dari tanggal surat itulah tenggat 14 hari dihitung.
Sebagai gambaran, jika surat diterima Presiden hari ini, tenggat jatuh pada 27 November 2026. Itu hitungan redaksi, bukan pernyataan resmi MPR atau Istana.
Hal yang patut dipantau berikutnya: kapan surat MPR terkirim, siapa dua nama yang diajukan, hasil verifikasi berkas, dan jadwal sidang paripurna. Artikel ini akan diperbarui seiring perkembangan.
Sumber Rujukan
- ANTARA: Prabowo miliki waktu 14 hari ajukan dua calon wakil presiden ke MPR
- ANTARA Yogyakarta: MPR gelar rapat gabungan tindaklanjuti kekosongan jabatan Wapres
- CNN Indonesia: Apa itu rapat gabungan MPR yang akan putuskan jadwal paripurna wapres
- CNN Indonesia: Cegah kasus Gibran terulang, Yusril siap periksa dokumen calon wapres
- Dokumen MPR memuat teks Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
