viralgujarati – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2026, Fathimah Azzahra, menyampaikan kritik terhadap konsep program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi bersama Budiman Sudjatmiko di program ROSI Kompas TV, Fathimah mempertanyakan pendekatan pemerintah yang berfokus pada penyediaan makanan melalui dapur khusus dan distribusi ke sekolah. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat idealnya dibangun melalui kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan makanan dari pemerintah.
Pernyataan Fathimah tersebut membuka perdebatan mengenai efektivitas program MBG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Di satu sisi, pemerintah memandang pemberian makanan bergizi sebagai intervensi penting untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Namun, Fathimah menilai konsep kesejahteraan seharusnya mencakup kemampuan ekonomi masyarakat agar mereka dapat menyediakan makanan bergizi tanpa harus menunggu bantuan setiap hari.
Fathimah Azzahra Pertanyakan Konsep Program MBG
Kritik Fathimah disampaikan dalam diskusi yang membahas kesejahteraan masyarakat, peran negara, dan arah kebijakan pemerintah. Ia menanggapi gagasan mengenai kemungkinan manusia mencapai kesejahteraan tanpa harus selalu bergantung pada pekerjaan dalam pengertian konvensional. Menurut Fathimah, sebelum membicarakan konsep kesejahteraan yang lebih maju, pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri.
Dalam pandangannya, masyarakat seharusnya memiliki kondisi ekonomi yang memungkinkan mereka mengakses makanan bergizi secara normal. Ia mempertanyakan mengapa pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan melalui pembangunan banyak dapur dan pembagian makanan sekali sehari di sekolah. Bagi Fathimah, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah menciptakan sistem kesejahteraan yang membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Kritik tersebut tidak serta-merta berarti Fathimah menolak pentingnya makanan bergizi bagi anak-anak. Pernyataannya lebih menyoroti pendekatan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pemenuhan gizi. Ia menginginkan pembahasan yang lebih luas mengenai hubungan antara bantuan langsung, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan jangka panjang.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Fathimah adalah pembangunan dapur untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menggunakan fasilitas produksi makanan yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Fathimah mempertanyakan apakah pendekatan tersebut merupakan cara paling tepat untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan fasilitas dapur dalam jumlah besar belum tentu menyelesaikan persoalan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Anak-anak mungkin memperoleh makanan bergizi ketika berada di sekolah, tetapi kebutuhan nutrisi mereka tetap harus dipenuhi di luar jam pendidikan. Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang dapat memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga secara menyeluruh.
Persoalan ini menjadi relevan karena kebutuhan gizi anak tidak terbatas pada satu waktu makan. Kualitas makanan di rumah, daya beli keluarga, akses air bersih, dan kondisi kesehatan juga memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dengan demikian, program pemberian makanan di sekolah dapat dilihat sebagai salah satu bentuk intervensi yang perlu didukung kebijakan sosial dan ekonomi lainnya.
Fathimah Ingin Masyarakat Bisa Makan Bergizi Secara Mandiri
Kemandirian ekonomi menjadi salah satu gagasan utama dalam kritik yang disampaikan Fathimah Azzahra. Ia menilai masyarakat seharusnya memiliki kemampuan untuk memperoleh makanan sehat tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Pandangan tersebut menempatkan peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan yang lebih luas daripada sekadar jumlah makanan yang berhasil dibagikan.
Dalam konteks kebijakan publik, kemandirian masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kesempatan kerja hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Pendapatan keluarga yang memadai dapat memberikan ruang lebih besar untuk menentukan pilihan makanan sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, peningkatan pendapatan juga perlu diikuti akses terhadap pangan bergizi, edukasi kesehatan, dan layanan publik yang berkualitas.
Gagasan Fathimah membuka pertanyaan mengenai bagaimana program bantuan dapat berjalan bersama kebijakan pemberdayaan ekonomi. Bantuan langsung dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak, sementara kebijakan jangka panjang diperlukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan karena memiliki fungsi berbeda dalam sistem perlindungan sosial.
Budiman Sudjatmiko Berikan Penjelasan soal MBG
Menanggapi kritik tersebut, Budiman Sudjatmiko menjelaskan alasan negara perlu terlibat langsung dalam pemenuhan makanan bergizi. Ia menilai program makan di sekolah memiliki manfaat yang tidak terbatas pada aspek nutrisi, tetapi juga dapat berkaitan dengan partisipasi pendidikan. Salah satu hal yang disorot Budiman adalah potensi peningkatan kehadiran siswa ketika sekolah menyediakan makanan bergizi yang disukai anak-anak.
Budiman menyampaikan bahwa makanan yang bergizi sekaligus sesuai selera anak dapat menjadi insentif bagi sebagian keluarga untuk meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Menurutnya, program makanan sekolah bukan kebijakan yang hanya diterapkan di Indonesia karena sejumlah negara lain juga menjalankan pendekatan serupa. Ia mencontohkan Brasil sebagai negara yang memiliki program pemberian makanan kepada puluhan juta siswa.
Dalam diskusi tersebut, Budiman menegaskan bahwa pemenuhan gizi dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling mendukung. Ia menggunakan analogi bahwa makanan berkaitan dengan kondisi fisik yang menunjang kemampuan belajar, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa investasi pada makanan bergizi dan pendidikan tidak seharusnya diposisikan sebagai dua pilihan yang saling bertentangan.
Budiman Buka Peluang Penyesuaian Sasaran Program
Selain menjelaskan tujuan MBG, Budiman juga membahas kemungkinan penyesuaian pendekatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ia membuka ruang pemikiran mengenai pemberian makanan dengan frekuensi berbeda bagi kelompok yang menghadapi keterbatasan ekonomi lebih berat. Salah satu contoh yang disampaikan adalah kemungkinan pemberian makanan dua kali sehari bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penerima manfaat dapat berbeda berdasarkan kondisi sosial dan geografis. Anak-anak di wilayah dengan keterbatasan akses pangan mungkin menghadapi tantangan yang tidak sama dengan mereka yang tinggal di daerah dengan fasilitas lebih lengkap. Karena itu, penentuan sasaran program memerlukan data yang akurat mengenai kondisi gizi dan kerentanan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, gagasan penyesuaian tersebut merupakan bagian dari diskusi dan tidak otomatis menjadi keputusan resmi pemerintah. Setiap perubahan cakupan atau frekuensi pemberian makanan membutuhkan pertimbangan anggaran, kapasitas distribusi, dan kebutuhan gizi penerima manfaat. Evaluasi yang berbasis data diperlukan agar perubahan kebijakan benar-benar sesuai dengan tujuan program.
Fathimah Kritik Pemerintah yang Terlalu Fokus pada MBG
Kritik Fathimah tidak hanya berkaitan dengan desain program Makan Bergizi Gratis. Ia juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang menurutnya terlalu menonjolkan beberapa program unggulan, sementara kebutuhan masyarakat lainnya belum mendapatkan perhatian seimbang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program ROSI dan diberitakan kembali pada Senin, 2 November 2026.
Fathimah mengingatkan bahwa tanggung jawab presiden tidak terbatas pada pelaksanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat. Menurutnya, mandat pemerintahan juga mencakup pemenuhan hak masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak dan memperoleh pelayanan publik. Ia berharap keberhasilan pemerintah dinilai berdasarkan pelaksanaan tanggung jawab secara menyeluruh, bukan hanya pencapaian program tertentu.
Dalam kritiknya, Fathimah turut menyinggung persoalan pemulihan masyarakat setelah bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mencontohkan kondisi warga terdampak banjir di Aceh yang menurutnya masih menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan dasar, termasuk air bersih. Persoalan tersebut digunakan untuk menggambarkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap berbagai kebutuhan masyarakat secara bersamaan.
Fathimah Pertanyakan Tujuan Utama Program MBG
Sebelum diskusi bersama Budiman Sudjatmiko menjadi perhatian, Fathimah juga telah menyampaikan kritik terhadap tujuan program MBG dalam forum diskusi yang ditayangkan tvOne. Dalam pemberitaan pada 20 Oktober 2026, ia meminta pemerintah memperjelas apakah program tersebut terutama ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi atau juga menjadi instrumen penggerak ekonomi. Menurutnya, penjelasan mengenai tujuan kebijakan perlu disampaikan secara spesifik dan didukung kajian ilmiah. Warta Ekonomi
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pentingnya indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif. Jika MBG ditujukan untuk memperbaiki status gizi, evaluasinya perlu memperhatikan perubahan kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi penerima manfaat. Sementara itu, apabila program juga dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi, indikatornya dapat mencakup keterlibatan pemasok lokal, penciptaan lapangan kerja, dan dampak terhadap usaha masyarakat.
Kejelasan tujuan menjadi penting karena setiap sasaran kebijakan membutuhkan metode evaluasi yang berbeda. Jumlah makanan yang dibagikan memang dapat menunjukkan capaian distribusi, tetapi belum cukup untuk menggambarkan dampak terhadap kesehatan anak. Pemerintah perlu memastikan bahwa hasil pelaksanaan program dapat dinilai melalui indikator yang relevan dan transparan.
Fathimah turut mengangkat persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam diskusi bersama sejumlah narasumber, termasuk Rocky Gerung, ia mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan perlindungan bagi penerima manfaat ketika terjadi masalah keamanan makanan. Ia juga menyoroti aspek etika pelaksanaan program berskala besar yang melibatkan anak-anak sebagai kelompok penerima utama.
Menurut Fathimah, keberhasilan MBG tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah penerima manfaat atau banyaknya makanan yang berhasil didistribusikan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman serta mampu memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Ia juga mempertanyakan bagaimana risiko program dijelaskan dan ditangani ketika terjadi insiden yang merugikan penerima manfaat.
Keamanan pangan merupakan aspek mendasar dalam setiap program penyediaan makanan massal. Proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi harus memenuhi standar kebersihan untuk mengurangi risiko kontaminasi. Sistem pengawasan dan mekanisme penanganan keluhan juga diperlukan agar masalah dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi. Program tersebut dijalankan secara nasional sejak Januari 2025 dan menyasar kelompok penerima manfaat yang telah ditentukan pemerintah. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa MBG merupakan layanan publik strategis yang membutuhkan tata kelola akuntabel karena melibatkan anggaran dan penerima manfaat dalam jumlah besar. Lembaga tersebut juga menekankan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik meskipun layanan diberikan secara gratis. Dengan demikian, evaluasi publik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan program.
Tujuan pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi sebenarnya dapat berjalan secara bersamaan apabila dirancang melalui kebijakan yang saling melengkapi. Pemberian makanan sekolah dapat membantu anak memperoleh asupan nutrisi, sementara peningkatan kesejahteraan keluarga dapat memperkuat ketahanan pangan di rumah. Tantangannya adalah memastikan kedua pendekatan tersebut dijalankan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggaran Besar MBG Jadi Alasan Pentingnya Evaluasi
Program Makan Bergizi Gratis juga mendapat perhatian karena membutuhkan alokasi anggaran negara dalam jumlah besar. Laporan pemantauan Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa anggaran MBG pada 2025 mencapai Rp71 triliun, sedangkan alokasi pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp335 triliun. Besarnya anggaran tersebut membuat transparansi dan efektivitas pelaksanaan program menjadi perhatian penting dalam pengawasan kebijakan publik.
Anggaran besar tidak secara otomatis menunjukkan bahwa suatu program berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Penilaian membutuhkan informasi mengenai biaya pelaksanaan, kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta dampak nyata terhadap penerima manfaat. Selain itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks kritik Fathimah, persoalan anggaran berkaitan dengan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Pembahasan tersebut memerlukan data yang memadai agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan.
Perdebatan MBG dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Perbedaan pandangan Fathimah dan Budiman memperlihatkan dua pendekatan dalam memahami peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Fathimah lebih menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Sementara itu, Budiman menjelaskan manfaat intervensi langsung negara melalui pemberian makanan kepada siswa.
Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang dapat saling berkaitan, meskipun menggunakan mekanisme berbeda. Bantuan makanan dapat menjawab kebutuhan nutrisi dalam jangka pendek, sedangkan peningkatan pendapatan dan kesempatan ekonomi berpotensi memperkuat kemampuan keluarga dalam jangka panjang. Efektivitas masing-masing pendekatan bergantung pada desain program, kondisi penerima manfaat, dan hasil evaluasi yang dapat diukur.
Perdebatan ini juga menunjukkan pentingnya melibatkan mahasiswa, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam pembahasan kebijakan publik. Kritik dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin belum terlihat dalam laporan pelaksanaan program. Sementara itu, pemerintah memiliki kesempatan menjelaskan dasar kebijakan serta menunjukkan bukti mengenai manfaat yang telah dicapai.
Kritik Fathimah Azzahra terhadap konsep MBG menyoroti persoalan mendasar mengenai cara pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua BEM UI 2026 tersebut mempertanyakan pendekatan pembangunan dapur dan distribusi makanan sekali sehari, serta menekankan pentingnya kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian seimbang terhadap berbagai tanggung jawab publik, termasuk pemulihan pascabencana dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Budiman Sudjatmiko menanggapi kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa pemberian makanan bergizi dapat mendukung kesehatan sekaligus partisipasi pendidikan anak. Perbedaan pandangan keduanya menunjukkan bahwa pembahasan MBG tidak hanya berkaitan dengan makanan gratis, tetapi juga menyangkut strategi perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi. Evaluasi berbasis data, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan penguatan kesejahteraan keluarga menjadi aspek penting untuk menilai keberhasilan program secara menyeluruh.
Referensi
- Kompas TV – ROSI, 31 Oktober 2026. Fathimah Kritik Konsep MBG, Budiman Sudjatmiko Jelaskan Alasannya.
- Warta Ekonomi, 2 November 2026. Wakil Ketua BEM UI: Pemerintah Hanya Fokus ke MBG, Janji Lain Dianaktirikan.
- Warta Ekonomi, 20 Oktober 2026. BEM UI Soroti Tujuan MBG, Pemerintah Diminta Terbuka soal Stunting atau Ekonomi.
- Herald.id, 21 Oktober 2026. Kritik Fathimah soal MBG, Soroti Etika dan Keamanan Pangan.
- Ombudsman Republik Indonesia, 2 Februari 2026. Gratis Bukan Alasan Membungkam Kritik.
- Indonesia Corruption Watch, 2026. Laporan Pemantauan Lapangan Makan Bergizi Gratis 2026
