Permendag Nomor 11 Tahun 2026 adalah regulasi baru Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memperketat impor 6 komoditas pertanian — berlaku efektif 8 Mei 2026 — sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional.
6 Komoditas yang Kini Wajib Pakai Persetujuan Impor (PI):
- Gandum pakan — wajib PI + rekomendasi teknis Kementan
- Bungkil kedelai — wajib PI + rekomendasi teknis Kementan
- Kacang hijau — wajib PI + rekomendasi teknis Kementan
- Kacang tanah — wajib PI + rekomendasi teknis Kementan
- Beras pakan — wajib PI + neraca komoditas (NK) + laporan surveyor
- Buah pir — wajib PI + bukti cold storage + laporan surveyor
Apa itu Permendag Nomor 11 Tahun 2026?
Permendag Nomor 11 Tahun 2026 adalah kebijakan resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memasukkan 6 komoditas pertanian ke dalam daftar pembatasan impor — perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.
Regulasi ini diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku 8 Mei 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso secara langsung mengumumkan kebijakan ini pada Kamis, 30 April 2026, melalui keterangan tertulis resmi dari Jakarta.
Secara teknis, aturan ini mewajibkan setiap importir untuk terlebih dahulu mengantongi Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag. PI tersebut baru bisa diterbitkan setelah ada rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Pengajuan PI dilakukan secara elektronik melalui sistem SINSW (Sistem Indonesia National Single Window) — yang menurut Kepala Subdirektorat LNSW Kemenkeu, Erwin Hariadi, telah disesuaikan agar siap digunakan sejak 8 Mei 2026.
Mengapa ini penting? Sebelum aturan ini, impor komoditas seperti kacang hijau dan kacang tanah masuk secara bebas, tanpa batasan waktu maupun volume. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Andri Gilang Nugraha, menyebut situasi itu sebagai penyebab langsung turunnya minat petani lokal membudidayakan komoditas tersebut.
Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diperbarui menjadi PP Nomor 3 Tahun 2026.
Key Takeaway: Mulai 8 Mei 2026, importir 6 komoditas pertanian wajib memiliki PI dari Kemendag berbasis rekomendasi teknis Kementan — tidak bisa lagi impor bebas tanpa izin.
6 Komoditas yang Diatur: Rincian Lengkap per Jenis
Pembatasan impor dalam Permendag 11/2026 tidak bersifat seragam. Setiap komoditas memiliki persyaratan dokumen yang berbeda. Berikut rinciannya:
| # | Komoditas | Kelompok | Dokumen Wajib |
| 1 | Gandum pakan | Pangan | PI + Rekomendasi Teknis Kementan |
| 2 | Bungkil kedelai | Pangan | PI + Rekomendasi Teknis Kementan |
| 3 | Kacang hijau | Pangan | PI + Rekomendasi Teknis Kementan |
| 4 | Kacang tanah | Pangan | PI + Rekomendasi Teknis Kementan |
| 5 | Beras pakan | Beras | PI + Neraca Komoditas (NK) + Laporan Surveyor (LS) |
| 6 | Buah pir | Hortikultura | PI + Bukti Cold Storage + Laporan Surveyor (LS) |
Sumber: Permendag Nomor 11 Tahun 2026, Kemendag RI, 24 April 2026.
Ada dua pola besar di sini. Empat komoditas pangan (gandum, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah) cukup dengan PI dan rekomendasi Kementan. Dua komoditas lainnya lebih ketat: beras pakan butuh neraca komoditas, sementara buah pir bahkan harus membuktikan importir punya fasilitas cold storage — gudang berpendingin yang layak untuk menyimpan produk hortikultura.
Persyaratan laporan surveyor (LS) untuk beras pakan dan buah pir menambah satu lapis verifikasi independen sebelum barang masuk ke Indonesia.
Key Takeaway: Bukan semua komoditas berlaku aturan yang sama — buah pir paling ketat karena wajib cold storage plus laporan surveyor, sementara 4 komoditas lain cukup rekomendasi Kementan.
Siapa yang Terdampak Aturan Ini?
Permendag 11/2026 berdampak langsung pada tiga kelompok pelaku ekonomi di Indonesia — dari importir besar hingga petani kecil di desa.
Importir dan Pelaku Usaha adalah pihak pertama yang merasakan perubahan operasional. Setiap importir yang selama ini memasukkan salah satu dari 6 komoditas tersebut kini wajib memulai proses perizinan lebih awal. Tanpa PI yang valid, importasi tidak bisa dilakukan — dan sistem SINSW sudah diperbarui untuk mencerminkan aturan ini sejak 8 Mei 2026.
Industri pakan ternak dan pengolahan pangan juga terdampak. Gandum pakan dan bungkil kedelai adalah bahan baku kritis industri peternakan nasional. Keterlambatan mendapatkan PI berpotensi mengganggu pasokan bahan baku produksi.
Petani lokal justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan ini. Tanpa pembatasan, produk impor kacang hijau dan kacang tanah masuk tanpa kendali harga maupun volume — menekan harga di tingkat petani dan membuat banyak dari mereka beralih ke komoditas lain. Permendag ini secara eksplisit disusun untuk membalikkan tren tersebut.
| Kelompok | Dampak Langsung | Tindakan yang Diperlukan |
| Importir umum | Wajib miliki PI sebelum importasi | Daftar SINSW + ajukan PI + siapkan dokumen Kementan |
| Industri pakan ternak | Perlu perencanaan pasokan lebih awal | Antisipasi waktu proses perizinan |
| Industri hortikultura | Wajib miliki cold storage untuk buah pir | Verifikasi fasilitas gudang + siapkan LS |
| Petani lokal | Terlindungi dari banjir impor bebas | Manfaatkan stabilitas harga yang dihasilkan |
Key Takeaway: Importir langsung terdampak secara operasional — tapi petani lokal adalah pemenang jangka panjang dari kebijakan ini.
Cara Mengurus Persetujuan Impor (PI): Langkah Praktis
Mengurus PI berdasarkan Permendag 11/2026 bukan proses yang rumit — asalkan dokumen disiapkan dari awal. Berikut alurnya:
Langkah 1: Pastikan komoditas yang akan diimpor masuk dalam 6 kategori yang diatur. Jika tidak masuk daftar, aturan ini tidak berlaku.
Langkah 2: Ajukan rekomendasi teknis ke Kementerian Pertanian. Ini adalah syarat utama untuk 4 komoditas pangan (gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah). Tanpa rekomendasi Kementan, PI tidak bisa diterbitkan.
Langkah 3: Siapkan dokumen tambahan sesuai jenis komoditas. Beras pakan butuh neraca komoditas (NK). Buah pir butuh bukti penguasaan cold storage dan dokumen terkait hortikultura.
Langkah 4: Ajukan PI secara elektronik melalui SINSW. Sistem sudah siap sejak 8 Mei 2026. Proses pengajuan sepenuhnya digital.
Langkah 5: Untuk beras pakan dan buah pir, siapkan Laporan Surveyor (LS). LS merupakan kelengkapan administrasi tambahan yang wajib disertakan saat pengajuan.
Kemendag juga menyediakan kanal konsultasi daring via Zoom Meeting (ID: 7998637042; Pass: ditimpor) bagi pelaku usaha yang ingin memahami aturan lebih detail. Sosialisasi resmi pertama sudah dilakukan pada 28 April 2026, dua hari sebelum regulasi diumumkan ke publik.
Key Takeaway: Kunci kepatuhan ada di rekomendasi Kementan — dapatkan itu dulu, baru proses PI via SINSW bisa berjalan.
Mengapa Kemendag Memperketat Impor Pertanian Sekarang?
Ada tiga alasan struktural di balik kebijakan ini — bukan sekadar reaksi jangka pendek.
Pertama, mendukung program swasembada pangan nasional. Permendag 11/2026 secara eksplisit disebut sebagai bagian dari Asta Cita Presiden — visi kemandirian pangan Indonesia. Swasembada bukan hanya soal memproduksi cukup pangan, tapi juga memastikan produk lokal kompetitif di pasar dalam negeri.
Kedua, melindungi harga produsen dan minat petani. Data di lapangan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: petani kacang hijau dan kacang tanah semakin banyak yang berhenti menanam karena harga jual mereka hancur oleh produk impor murah tanpa batas. Tanpa intervensi kebijakan, tren ini akan terus berlanjut dan mengancam ketahanan pangan jangka panjang.
Ketiga, menciptakan keseimbangan antara industri dan petani. Indonesia membutuhkan bahan baku industri dari impor — gandum pakan dan bungkil kedelai tidak bisa dipenuhi 100% dari dalam negeri dalam jangka pendek. Tapi impor yang tidak terkelola menekan produsen lokal. Permendag ini mencoba menyeimbangkan dua kepentingan yang sering bertentangan.
Penyusunannya juga tidak dilakukan sepihak. Kemendag mengklaim proses perumusan melibatkan berbagai pemangku kepentingan — importir produsen, importir umum, hingga asosiasi industri — sebelum regulasi final ditandatangani.
Key Takeaway: Ini bukan proteksionisme sembarangan — ada logika ketahanan pangan jangka panjang yang mendasari setiap komoditas yang dipilih masuk daftar pembatasan.
Data Nyata: Dampak Impor Bebas pada Komoditas Pertanian Indonesia
Sebelum Permendag 11/2026 berlaku, situasi di lapangan cukup mengkhawatirkan untuk beberapa komoditas strategis.
| Komoditas | Kondisi Sebelum Permendag 11/2026 | Dampak ke Petani Lokal | Status Setelah 8 Mei 2026 |
| Kacang hijau | Impor bebas tanpa batas volume dan waktu | Minat tanam petani menurun | Wajib PI + rekomtek Kementan |
| Kacang tanah | Impor bebas tanpa pembatasan musim | Harga jual petani tertekan | Wajib PI + rekomtek Kementan |
| Beras pakan | Masuk sebagai bagian kelompok beras | Bersaing langsung dengan beras lokal | Wajib PI + neraca komoditas + LS |
| Buah pir | Impor hortikultura relatif bebas | Persaingan dengan produk lokal | Wajib PI + cold storage + LS |
| Gandum pakan | Kritis untuk industri ternak | Ketergantungan impor tinggi | Wajib PI + rekomtek Kementan |
| Bungkil kedelai | Bahan baku pakan ternak utama | Volume impor tidak terkontrol | Wajib PI + rekomtek Kementan |
Sumber: Kemendag RI, Permendag Nomor 11 Tahun 2026, keterangan Direktorat Impor Ditjen Daglu Kemendag, April 2026.
Angka paling gamblang ada pada kacang hijau dan kacang tanah: Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha secara eksplisit menyebut bahwa penurunan minat petani membudidayakan kedua komoditas ini secara langsung dipicu oleh masuknya produk impor tanpa pembatasan. Ini adalah pengakuan resmi pemerintah bahwa kebijakan impor sebelumnya gagal melindungi produsen dalam negeri.
Baca Juga Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Apa Dampaknya bagi Peserta?
FAQ
Kapan tepatnya Permendag Nomor 11 Tahun 2026 mulai berlaku?
Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026. Pengajuan Persetujuan Impor (PI) sudah bisa dilakukan melalui SINSW sejak tanggal tersebut.
Apakah semua importir 6 komoditas ini wajib mengurus PI baru?
Ya. Semua importir — baik importir produsen maupun importir umum — yang memasukkan salah satu dari 6 komoditas (gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, buah pir) wajib memiliki PI dari Kemendag sebelum melakukan importasi setelah 8 Mei 2026.
Apa bedanya Permendag 11/2026 dengan Permendag 18/2025?
Permendag 11/2026 adalah perubahan kedua atas Permendag 18/2025. Perubahannya berupa penambahan 6 komoditas baru ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas yang sudah diatur sebelumnya tetap berlaku dengan ketentuan lama.
Di mana bisa mengajukan konsultasi soal aturan ini?
Kemendag menyediakan kanal konsultasi daring via Zoom Meeting (ID: 7998637042; Pass: ditimpor). Pengajuan tiket konsultasi dilakukan terlebih dahulu melalui kanal resmi Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
Bagaimana cara mengunduh teks lengkap Permendag Nomor 11 Tahun 2026?
Teks lengkap dapat diunduh di situs resmi JDIH Kemendag: jdih.kemendag.go.id pada bagian Peraturan Menteri Perdagangan.
Apakah ada sanksi jika importir tidak memenuhi ketentuan PI ini?
Permendag mengacu pada Undang-Undang Perdagangan yang mengatur sanksi bagi importir yang tidak memenuhi ketentuan perizinan impor. Importir yang melanggar berpotensi menghadapi sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
Referensi
- Kemendag RI — Keterangan Pers Menteri Perdagangan Budi Santoso, 30 April 2026
- ANTARA News — “Kemendag terbitkan aturan baru soal pembatasan impor pertanian” — diakses 30 April 2026
- Suara Pemerintah — “Dukung Efektivitas Swasembada Pangan, Kemendag Terbitkan Permendag Nomor 11 Tahun 2026” — diakses 30 April 2026
- Liputan6 — “Kemendag Rilis Aturan Baru, Impor Kacang hingga Buah Pir Dibatasi” — diakses 30 April 2026
- JDIH Kemendag RI — Permendag Nomor 11 Tahun 2026 — diakses 30 April 2026
