Prabowo Komplain Terus Dikritik Soal MBG, Singgung Transfer Pricing hingga Kebocoran Ekonomi

viralgujarati – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan kegelisahannya terhadap derasnya kritik yang terus diarahkan kepada program tersebut. Menurut Prabowo, banyak pihak menilai MBG sebagai pemborosan anggaran negara, padahal pemerintah menganggap program itu sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026. Di hadapan para menteri, Prabowo mempertanyakan mengapa program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, hingga lansia justru menjadi sasaran kritik, sementara persoalan kebocoran ekonomi dalam skala besar dinilai tidak memperoleh perhatian yang sama.

Pernyataan itu kembali memunculkan diskusi publik mengenai pelaksanaan MBG, mulai dari manfaat sosial yang diharapkan pemerintah hingga berbagai kritik yang selama ini muncul terkait efektivitas pelaksanaan dan penggunaan anggarannya.

Prabowo: MBG Dianggap Pemborosan, Kebocoran Ekonomi Justru Sepi Kritik

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya merasa heran karena banyak pihak menyebut MBG sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Menurut Presiden, pemerintah justru menggunakan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok yang dinilai paling rentan terhadap masalah gizi.

Prabowo mengatakan bahwa memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan lansia dianggap sebagai pemborosan, sementara praktik kebocoran ekonomi seperti transfer pricing dan under-invoicing yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun justru tidak banyak menuai kritik dari kalangan pakar maupun pengamat.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian yang paling banyak mendapat perhatian karena Presiden secara langsung membandingkan besarnya perhatian publik terhadap program MBG dengan isu kebocoran ekonomi yang disebut mencapai nilai sangat besar.

Menyinggung Praktik Transfer Pricing

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung praktik transfer pricing dan under-invoicing.

Secara umum, transfer pricing merupakan mekanisme penetapan harga transaksi antarperusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha. Praktik ini sendiri diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perpajakan. Namun, apabila digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah secara tidak semestinya, praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Sementara itu, under-invoicing mengacu pada pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya sehingga dapat memengaruhi besaran pajak maupun kewajiban lainnya.

Menurut Prabowo, persoalan seperti inilah yang semestinya juga mendapat perhatian besar karena berdampak terhadap penerimaan negara.

MBG Menjadi Program Prioritas Pemerintah

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok sasaran lainnya.

Pemerintah menilai program tersebut bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena cakupan penerima manfaatnya sangat luas, MBG menjadi salah satu program dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar dalam APBN.

Besarnya kebutuhan anggaran inilah yang kemudian memunculkan berbagai perdebatan mengenai efektivitas penggunaan dana negara serta prioritas belanja pemerintah.

Kritik terhadap MBG Tidak Hanya Soal Anggaran

Selama beberapa bulan terakhir, kritik terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan besarnya biaya pelaksanaan.

Sejumlah pengamat, akademisi, maupun masyarakat juga menyoroti berbagai aspek implementasi di lapangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kesiapan distribusi makanan, pengawasan kualitas, tata kelola anggaran, hingga efektivitas pelaksanaan di berbagai daerah.

Di sisi lain, pemerintah juga mengakui bahwa program berskala nasional tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Sebelumnya, Prabowo pernah menyatakan bahwa pelaksanaan MBG memang memiliki banyak masalah yang harus segera ditertibkan. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan program sesuai aturan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengakui masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan program.

Pemerintah Menegaskan Kritik Tetap Didengar

Meski beberapa kali menyampaikan keberatan atas kritik yang dianggap tidak proporsional, pemerintah sebelumnya juga menyatakan bahwa masukan masyarakat tetap menjadi perhatian.

Pada Maret 2026, Prabowo menegaskan seluruh kritik mengenai pelaksanaan MBG akan didengar dan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Saat itu pemerintah juga melakukan penertiban terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program agar manfaat yang diharapkan dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

Mengapa MBG Menjadi Perdebatan?

Sebagai program nasional dengan cakupan yang sangat besar, MBG secara alami menjadi perhatian banyak pihak.

Pendukung program menilai investasi pada pemenuhan gizi anak merupakan langkah strategis karena berpotensi meningkatkan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas generasi mendatang.

Di sisi lain, para pengkritik umumnya menyoroti aspek implementasi, efektivitas penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, hingga potensi penyimpangan apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara ketat.

Perdebatan tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan publik yang lazim terjadi terhadap program pemerintah berskala besar.

Pemerintah Menegaskan Program Tetap Berjalan

Terlepas dari berbagai kritik yang muncul, Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan MBG.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden juga menyatakan bahwa dirinya tidak ingin melihat anak-anak Indonesia mengalami kelaparan dan menilai pemenuhan gizi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Pernyataan terbaru mengenai kritik terhadap MBG sekaligus memperlihatkan posisi pemerintah yang tetap mempertahankan program tersebut sembari terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

MBG Masih Akan Menjadi Sorotan

Perdebatan mengenai Makan Bergizi Gratis tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Sebagai program unggulan pemerintah dengan anggaran besar dan cakupan penerima manfaat yang luas, MBG akan terus berada di bawah sorotan publik, baik dari sisi keberhasilan maupun tantangan pelaksanaannya.

Pernyataan Presiden Prabowo yang mempertanyakan mengapa MBG lebih sering dikritik dibandingkan praktik kebocoran ekonomi menunjukkan sudut pandang pemerintah bahwa program tersebut merupakan investasi sosial, bukan sekadar belanja negara. Di sisi lain, kritik terhadap implementasi tetap menjadi bagian penting dalam proses pengawasan kebijakan publik. Ke depan, keberhasilan MBG kemungkinan akan lebih banyak dinilai dari sejauh mana program ini mampu memberikan manfaat nyata sekaligus dijalankan secara transparan, efektif, dan akuntabel.