VIRALGUJARATI.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan diterapkan di Indonesia tidak lagi menggunakan tarif tunggal. Sistem PPN multitarif akan diterapkan, di mana ada tiga kelompok barang yang masing-masing akan dikenakan tarif PPN yang berbeda-beda. Hal ini disampaikan setelah Dasco bersama pimpinan DPR RI mengadakan rapat dengan tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
BACA JUGA : miftah-maulana-habiburrahman-mundur-dari-jabatan-utusan-khusus-presiden-bidang-kerukunan-beragama
Dasco menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari langkah koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR RI untuk lebih mengerucutkan rencana perubahan sistem pajak di Indonesia. “Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak pemerintah. Kami sebelumnya bertemu dengan Presiden, dan hari ini melanjutkan pembicaraan dengan pihak Kementerian Keuangan untuk mengerucutkan keputusan terkait PPN,” kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI.
Tiga Kelompok Barang dengan Tarif Berbeda
Dalam penjelasannya, Dasco merinci bahwa sistem PPN baru ini akan memiliki tiga tarif yang diterapkan pada tiga kategori barang yang berbeda. Adapun tarif PPN untuk barang-barang tersebut terdiri dari:
- PPN Barang Mewah: Beberapa barang yang tergolong mewah, seperti barang-barang konsumsi tinggi, kendaraan mewah, dan produk dengan harga yang sangat tinggi, akan dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi, yaitu 12 persen.
- PPN Komponen Dasar: Komponen barang lainnya yang lebih bersifat dasar atau komoditas yang banyak digunakan oleh masyarakat, akan dikenakan tarif PPN sebesar 11 persen. Tarif ini diharapkan tetap dapat menjaga keberlanjutan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada barang kebutuhan sehari-hari.
- Barang Tidak Kena PPN: Sementara itu, ada beberapa komponen atau barang tertentu yang tidak akan dikenakan PPN sama sekali. Barang-barang ini kemungkinan besar adalah barang-barang kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, seperti sembako atau kebutuhan pokok lainnya.
Koordinasi Intensif dengan Pemerintah
Dasco juga menambahkan bahwa pembahasan terkait PPN multitarif ini dilakukan setelah serangkaian koordinasi dengan pemerintah, termasuk dengan Presiden Joko Widodo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan kebijakan pajak dengan kebutuhan ekonomi saat ini.
“Berdasarkan koordinasi dengan Presiden, kami menyepakati bahwa PPN untuk barang mewah akan dinaikkan menjadi 12 persen, sementara barang komponen dasar akan dikenakan tarif 11 persen. Ke depannya, kami berharap sistem ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Dasco.
Harapan terhadap Kebijakan Pajak yang Lebih Inklusif
Dasco menyampaikan harapannya agar dengan penerapan sistem PPN multitarif ini, perekonomian Indonesia bisa berjalan lebih efektif dan inklusif. Pemerintah berharap bahwa kebijakan baru ini dapat menekan kesenjangan dalam hal konsumsi barang, mengurangi ketimpangan, serta mendorong pengembangan sektor ekonomi yang lebih berkeadilan.
Sebagai informasi, penerapan PPN multitarif ini merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang.
Dengan adanya perubahan tarif ini, diharapkan sektor ekonomi yang terdampak akan terus tumbuh dan berkembang, dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan
Rencana penerapan PPN multitarif oleh pemerintah Indonesia akan menciptakan kebijakan pajak yang lebih adil dan seimbang. Dengan tiga tarif yang berbeda, yakni untuk barang mewah, barang komponen dasar, dan barang yang tidak dikenakan PPN, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Sementara itu, koordinasi antara DPR RI dan pemerintah terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
